Dendam Historis Di Konflik Israel dan Palestina

Konflik antara Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik paling kompleks dan berkepanjangan dalam sejarah modern. Ia tidak hanya soal perebutan wilayah, tetapi juga sarat dengan dimensi sejarah, agama, identitas, dan luka kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dendam historis menjadi bahan bakar yang terus memperpanjang konflik ini. Untuk memahami akar persoalan tersebut, kita perlu menelusuri beberapa narasi besar yang saling bertabrakan.

Dalam perspektif Yahudi, tanah yang kini menjadi wilayah Israel diyakini sebagai “tanah yang dijanjikan” oleh Tuhan kepada leluhur mereka. Narasi ini bersumber dari kitab suci seperti Taurat, yang mengisahkan perjanjian antara Tuhan dan tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Tanah Kanaan—yang meliputi wilayah Israel dan Palestina saat ini dipandang sebagai warisan ilahi yang harus dipertahankan.

Keyakinan ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga menjadi dasar identitas nasional bagi banyak orang Yahudi. Setelah berabad-abad hidup dalam diaspora dan mengalami penindasan, termasuk tragedi Holocaust di Eropa, gagasan untuk kembali ke “tanah yang dijanjikan” menjadi sangat kuat. Gerakan Zionisme yang muncul pada akhir abad ke-19 mendorong pendirian negara Yahudi di tanah tersebut.

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir saat bergabung dengan para nasionalis Yahudi, termasuk aktivis sayap kanan, yang berunjuk rasa di Gerbang Damaskus Yerusalem pada 5 Juni 2024. Ben-Gvir adalah salah satu menteri Israel yang dilarang masuk Belanda oleh pemerintah Belanda pada Senin (28/7/025).(AFP/MENAHEM KAHANA)Sumber: kompas.com

Namun, narasi religius ini tidak berdiri sendiri. Ketika diwujudkan dalam proyek politik, ia berhadapan langsung dengan realitas bahwa tanah tersebut tidak kosong. Di sinilah konflik mulai mengeras: ketika keyakinan spiritual bertemu dengan keberadaan komunitas lain yang juga memiliki klaim historis.

Bagi rakyat Palestina, wilayah yang sama adalah tanah leluhur yang telah mereka diami selama berabad-abad. Sebelum kedatangan imigran Yahudi dalam jumlah besar pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, wilayah ini mayoritas dihuni oleh masyarakat Arab, baik Muslim maupun Kristen.

Orang Palestina memandang diri mereka sebagai pewaris sah tanah tersebut, bukan hanya karena keberadaan fisik yang panjang, tetapi juga karena keterikatan budaya, sosial, dan historis. Desa-desa, kebun zaitun, dan kota-kota tua menjadi simbol kehidupan yang telah berlangsung lama sebelum konflik modern muncul.

Ketika gelombang migrasi Yahudi meningkat, terutama setelah Perang Dunia II, banyak warga Palestina merasa terancam. Mereka melihat perubahan demografis sebagai bentuk pengambilalihan secara perlahan. Ketegangan meningkat, dan bentrokan antara komunitas mulai terjadi.

Bagi Palestina, kehilangan tanah bukan sekadar kehilangan wilayah geografis, tetapi juga kehilangan identitas, sejarah, dan masa depan. Inilah yang kemudian melahirkan rasa ketidakadilan yang mendalam—sebuah luka historis yang terus diwariskan.

Israel sebagai Negara (1948)

Titik balik penting dalam konflik ini terjadi pada tahun 1948, ketika negara Israel secara resmi diproklamasikan. Peristiwa ini disambut dengan sukacita oleh komunitas Yahudi di seluruh dunia, tetapi menjadi tragedi bagi rakyat Palestina.

Deklarasi tersebut diikuti oleh perang antara Israel dan negara-negara Arab tetangganya. Dalam perang ini, Israel berhasil memperluas wilayahnya melebihi yang direncanakan dalam pembagian oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara itu, ratusan ribu warga Palestina terpaksa mengungsi dari rumah mereka peristiwa yang dikenal sebagai Nakba (malapetaka).

Bagi Israel, tahun 1948 adalah momen kelahiran negara dan kebangkitan setelah sejarah panjang penderitaan. Namun bagi Palestina, itu adalah awal dari kehilangan besar. Dua narasi ini berjalan paralel, tetapi saling bertentangan secara fundamental.

Salah satu faktor yang memperumit konflik adalah sikap sebagian pihak Palestina dan negara-negara Arab yang tidak mengakui keberadaan Israel, terutama pada fase awal konflik. Penolakan ini didasarkan pada anggapan bahwa pendirian Israel adalah hasil kolonialisme dan pengusiran paksa rakyat asli.

Organisasi-organisasi tertentu (Hamas, Hizbullah, BDS, PLO) bahkan secara terbuka menyerukan pembubaran negara Israel. Hal ini tentu memperkuat rasa ancaman di pihak Israel dan membuat dialog menjadi semakin sulit.

Namun, perlu dicatat bahwa seiring waktu, ada juga perubahan sikap di sebagian pihak Palestina. Beberapa kelompok dan pemimpin mulai membuka ruang untuk solusi dua negara meskipun implementasinya tetap menghadapi banyak hambatan.

Ketidakakuran ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya terjadi di medan fisik, tetapi juga dalam ranah pengakuan politik dan legitimasi. Selama satu pihak merasa keberadaannya ditolak, rasa tidak aman akan terus menguat.

Di sisi lain, Israel melihat dirinya sebagai negara yang terus-menerus berada dalam ancaman. Sejak berdiri, negara ini telah menghadapi berbagai perang dan serangan, baik dari negara tetangga maupun kelompok bersenjata.

Dalam konteks ini, kebijakan keamanan Israel sering kali bersifat sangat ketat, termasuk pembangunan tembok pemisah, operasi militer, dan kontrol terhadap wilayah tertentu seperti Jalur Gaza dan Tepi Barat. Bagi Israel, langkah-langkah ini dianggap sebagai upaya mempertahankan eksistensi dan melindungi warganya.

Namun, bagi Palestina, kebijakan tersebut sering dipandang sebagai bentuk penindasan dan pembatasan hak-hak dasar. Pembatasan mobilitas, penggusuran, dan ekspansi permukiman Yahudi di wilayah yang disengketakan memperdalam rasa ketidakadilan.

Di sinilah lingkaran dendam historis terus berputar yakni tindakan defensif satu pihak dipandang sebagai agresi oleh pihak lain, dan sebaliknya.

Catatan Akhir

Konflik antara Israel dan Palestina bukan sekadar pertarungan dua pihak atas satu wilayah. Ia adalah pertemuan dua narasi besar yang sama-sama merasa benar, sama-sama terluka, dan sama-sama ingin bertahan.

Dendam historis menjadi penghalang utama dalam upaya perdamaian. Selama masa lalu terus dijadikan dasar untuk membenarkan kekerasan di masa kini, maka konflik akan sulit diselesaikan. Yang dibutuhkan bukan hanya solusi politik, tetapi juga keberanian untuk mengakui penderitaan masing-masing pihak.

Perdamaian mungkin terdengar utopis, tetapi bukan mustahil. Ia membutuhkan empati, dialog yang jujur, dan komitmen untuk melihat masa depan yang lebih baik, bukan terus terjebak dalam luka masa lalu. Tanpa itu, konflik ini akan tetap menjadi warisan pahit bagi generasi yang akan datang. 

Berbagi :